1500-Buruh-Terancam-Di-PHK

1500-Buruh-Terancam-Di-PHK

Image Source: https://lh3.googleusercontent.com/NDw_1nsQlPvsV10WY4JgIFGdHr4hJeNLW8isIJC_OZ_muORIImhZ2jcFT_r37HpowQc\u003dh900

KEPANJEN – Rencana penetapan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2016 sebesar 11,43 persen oleh Gubernur Jawa Timur membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang cemas. Mereka khawatir, kenaikan yang membuat UMK Kabupaten Malang 2016 menjadi Rp 2.186.000, dari sebelumnya Rp 1.962.000, bakal memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, Achmad Rukmianto mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, naiknya UMK memang akan disambut positif oleh buruh. Tapi di lain sisi, pengusaha akan menghadapi tantangan berat tahun depan. Apalagi, seiring dengan tidak menentunya kondisi perekonomian belakangan ini. "Beberapa industri terutama pada karya diprediksi melakukan PHK terhadap karyawannya," kata Totok, sapaan akrabnya ditemui Jawa Pos Radar Kanjuruhan, Rabu " (4/11).

PHK, lanjut dia, bakal berlangsung masal. Terutama di sektor industri rokok. "1500 pekerja atau buruh diprediksi bakal menjadi korban dampak kenaikan UMK," kata dia. Dari jumlah itu, 70-80 persennya berasal dari pabrik rokok (PR) yang memproduksi rokok kretek kelas menengah ke bawah. "Potensi ini (PHK) muncul karena perusahaan akan melakukan efisiensi produksi," sambung dia.

Tapi sekali lagi, semua bergantung pada kebijakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam penetapan UMK 2016. "Ditunggu saja, seperti apa keputusan gubernur. Mungkin pertengahan November ini sudah turun," kata dia.
Disinggung mengenai mekanisme penetapan UMK, Totok melihat bahwa gubernur memiliki wewenang mutlak. Meski di tingkat kabupaten/kota ada forum tripartit, terdiri atas buruh, pengusaha, dan pemkab, tapi finalisasinya tetap ada di tangan gubernur. "Pekerja mengajukan nominal, pengusaha mengajukan juga. Setiap tahun gitu. Tapi nyatanya tetap gubernur yang menentukan," kata Totok.

Besar kemungkinan, gubernur akan tetap menaikkan UMK 2016 sebesar 11,43 persen. Itu seiring dengan terbitnya edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/5720/SJ tanggal 12 Oktober 2015 yang ditujukan ke seluruh Gubernur seluruh Indonesia. "Dalam SE (surat edaran) tersebut intinya tengah disusun PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78/2015 tentang pengupahan dan gubernur wajib melaksanakannya," jelasnya. Jikalau dalam waktu dekat Anda berencana jalan-jalan ke Malang, jangan lupa cek informasi penginapan murah di Malang untuk harga dan fasilitas terbaik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *